Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda saat Kunjungan Kerja Spesifik ke sejumlah titik prioritas bersama tim Komisi V DPR RI, di Kabupaten Padang Pariaman. Foto: Wilga/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke sejumlah titik prioritas bersama tim Komisi V DPR RI, Kamis (3/7/2025).

“Kami dari Komisi V telah meninjau langsung beberapa titik prioritas yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kami akan dorong bersama mitra kerja kami, khususnya Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya, agar kebutuhan mendasar masyarakat bisa segera direalisasikan,” ujar Zigo pada Parlementaria.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Cikapu dan penanganan wilayah Pantai Ulakan. Zigo menyebutkan, jembatan tersebut krusial karena menjadi akses vital bagi lebih dari 3.000 warga dan menjadi penopang bagi lebih dari 5.000 hektare lahan persawahan.

“Ini sejalan dengan program Presiden dalam Asta Cita tentang Ketahanan Pangan. Karena itu, kami harapkan dokumen perencanaannya bisa selesai dan lengkap pada tahun 2025 ini, sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Syukur bisa terealisasi tahun 2025, kalau tidak, insya Allah tahun 2026,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Padang Pariaman Jhon Kenedi Aziz menyampaikan apresiasi atas respons positif dari DPR RI dan kementerian terkait terhadap usulan pembangunan infrastruktur di daerahnya.

“Tadi, bersama Pak Zigo dan tim, kita sudah meninjau langsung lokasi-lokasi prioritas, seperti Jembatan Cikapu yang menjadi akses jalan utama bagi sekitar 10.000 kepala keluarga serta kawasan pertanian dan persawahan. Selain itu, ada juga Batang Ulaan yang menjadi sumber banjir di wilayah kami,” kata Jhon.

Menurutnya, penanganan banjir di Batang Ulaan dan wilayah pesisir Pantai Ulakan menjadi sangat mendesak karena berpotensi menyebabkan gagal panen di ribuan hektare sawah yang tersebar di 4 hingga 5 kecamatan.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan respon positif dari DPR RI dan juga dari Kementerian PUPR. Insya Allah, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Kami harap pembangunan ini bisa masuk dalam program tahun 2026. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat,” pungkasnya. (we/aha)